Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Foto: BPMI Setpres
JAKARTA – Sebuah pemandangan langka terjadi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang para begawan diplomasi Indonesia—mulai dari mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, hingga tokoh politik luar negeri senior—untuk duduk bersama dalam sebuah meja bundar.
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut bukan sekadar pertemuan seremonial. Di dalamnya, tersaji diskusi mendalam yang membedah arah kemudi politik luar negeri Indonesia di tengah badai geopolitik global yang kian kompleks.
Suasana Tak Terduga: Diplomasi Tanpa Sekat
Salah satu kesan paling kuat datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Ia secara terang-terangan mengaku terkejut dengan atmosfer pertemuan tersebut. Dino yang selama ini sering mendengar pola komunikasi kepemimpinan yang bersifat top-down, justru mendapati kenyataan yang berbeda 180 derajat di hadapan Prabowo.
“Pertama saya agak surprise, kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open,” ungkap Dino kepada awak media usai pertemuan.
Menurut Dino, Presiden Prabowo menciptakan ruang di mana tidak ada batasan topik. Diskusi mengalir dua arah, sangat apa adanya, dan menyentuh substansi yang paling sensitif sekalipun. Mulai dari pemetaan risiko global, berbagai opsi kebijakan strategis, hingga skenario tantangan masa depan yang mungkin dihadapi Indonesia, semuanya ditanggapi langsung oleh Presiden secara lugas.
Mendapat Pencerahan dari “Dapur” Diplomasi
Senada dengan Dino, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda memberikan pandangan yang sangat positif. Baginya, pertemuan ini adalah momen “pencerahan”. Dalam dunia diplomasi, seringkali ada informasi yang bersifat rahasia negara atau sensitif sehingga tidak sepenuhnya bisa diakses oleh publik. Hal inilah yang kerap menimbulkan persepsi yang tidak utuh atau salah kaprah di tengah masyarakat.
“Karena itu satu kesempatan berharga, waktu sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” tutur Hassan.
Melalui dialog langsung ini, Presiden Prabowo seolah membuka tirai yang menutupi kompleksitas kebijakan luar negeri pemerintah, sehingga para tokoh senior tersebut memahami landasan di balik setiap keputusan besar yang diambil oleh kabinetnya.
Palestina: Komitmen “Harga Mati” Indonesia
Salah satu poin paling krusial dalam pertemuan tersebut adalah penegasan posisi Indonesia terhadap isu kemanusiaan di Timur Tengah. Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab memastikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tidak pernah bergeser satu inci pun dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Alwi Shihab menekankan bahwa visi Indonesia tetap konsisten pada solusi dua negara atau two-state solution.
“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya, itu adalah harga mati. Two-state solution,” tegas Alwi Shihab dengan nada bicara yang mantap.
Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan publik mengenai arah keberpihakan Indonesia di panggung internasional. Bagi pemerintah, Palestina bukan sekadar isu politik, melainkan mandat konstitusi dan nilai kemanusiaan universal.
Penjelasan Komprehensif Sebelum Ditanya
Tokoh senior diplomasi nasional, Jusuf Wanandi, turut memberikan apresiasi tinggi terhadap cara Presiden Prabowo memimpin jalannya diskusi. Ia menilai Presiden telah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif, bahkan sebelum para peserta sempat mengajukan pertanyaan mereka.
Jusuf Wanandi melihat langkah Presiden membuka ruang dialog dengan para pakar lintas generasi ini sebagai langkah yang sangat bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari bahwa kebijakan luar negeri yang kuat harus didukung oleh pemahaman publik dan masukan dari para praktisi yang telah berpengalaman puluhan tahun di medan diplomasi.
“Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama,” ucap Jusuf.
Baca Juga : Wapres Gibran di INACRAFT 2026: Strategi UMKM Kriya Tembus Pasar Dunia!
Inklusivitas dalam Kebijakan Global
Pertemuan selama tiga jam ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang inklusif dan transparan. Dengan mengumpulkan para mantan “panglima” diplomasi, Presiden ingin memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya reaktif terhadap tren, tetapi berpijak pada kepentingan nasional yang jangka panjang.
Di tengah ketegangan blok-blok kekuatan besar dunia, Indonesia di bawah Prabowo berupaya tetap menjaga posisi yang bebas dan aktif, namun dengan pendekatan yang lebih berani dan terbuka dalam berdialog.
Menepis Persepsi, Membangun Kepercayaan
Transparansi yang ditunjukkan Presiden di Istana Merdeka menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik dan dunia internasional. Dengan melibatkan para tokoh politik luar negeri lintas era, Presiden menunjukkan bahwa arah bangsa dalam pergaulan global adalah hasil dari pemikiran yang matang dan diskusi yang luas.
Sikap dialogis ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi mengenai posisi Indonesia di mata dunia. Ketika para diplomat senior merasa tercerahkan, maka pesan tersebut akan tersampaikan dengan lebih jernih kepada publik dan komunitas internasional.
Diplomasi yang Berpijak pada Kemanusiaan
Pertemuan di Istana Merdeka pada Rabu sore itu diakhiri dengan rasa optimisme. Indonesia tetap berada pada jalurnya sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, tanpa melupakan komitmen kemanusiaan global, khususnya bagi rakyat Palestina.
Kepemimpinan Presiden Prabowo yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari para senior diplomasi menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global yang semakin tidak menentu di tahun 2026.






